Sedih rasanya melihat keadaan akhir-akhir ini. Ada sebuah benda mati yang sifatnya mudah terbakar, sedang mem’bakar’ masyarakat untuk memberikan keputusan atas perubahan harga dirinya. Membelah masyarakat, bukan hanya pada pro kontra kenaikan harganya, tapi menjadi 2 pihak yang diam atau ikut memberikan opini, atas isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Diam karena entah percaya saja, atau tidak peduli lagi.
Hal yang lumrah terjadi di masyarakat, ketika harga BBM akan naik, seketika itu pula harga kebutuhan pokok, biaya angkutan umum, hingga harga semangkok baso pun naik dari goceng jadi enam ribuan. Padahal harga BBMnya belum naik lho. Ibu di rumah saja sampai memberi titah untuk menimbun alias mengisi penuh tangki mobil-motor dengan premium, dengan alasan sederhana, “lumayanlah, ngehemat dikit mah.” Dari mulai tukang sapu, artis film horor, kiai langitan, hingga ada anak SD pun memberikan komentar tentang isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini, tentunya dengan jawaban-jawaban yang sudah bisa ditebak sendiri.
Beberapa kalangan mapan dan kalangan pemerintahan inti, serta partai politik pro pemerintah, selalu mengajak untuk menyetujui langkah pemerintah. Sedangkan kalangan buruh, dibantu dengan partai oposisi pemerintahan melakukan penolakan dengan dalih masih ada opsi-opsi lain yang memungkinkan untuk menyelematkan APBN tanpa harus mengurangi subsidi terhadap BBM. Penulis sendiri berada dalam pihak yang tidak pro, dan tidakpun kontra. Kita mungkin tahu SPBU juga dimiliki pengusaha-pengusaha yang berkecimpung di partai politik, sehingga ada kemungkinan kenaikan harga BBM ini akan mengurangi margin keuntungan yang mereka dapatkan dari menjual premium bukan industri ke industri, atau menjual premium ke daerah-daerah di luar jawa, bahasa kerennya penyelundupan. Menurut info yang beredar pun, harga premium di luar jawa bisa menembus Rp.20000/liter. Selain itu kita juga mungkin tahu bahwa kenaikan BBM akan memicu orang-orang untuk pindah membeli pertamax, yang ternyata harganya lebih murah di SPBU asing yang nangkring di pinggir jalan-jalan besar tengah kota.
Mau ada fakta menggegerkan apapun, yang menjadi poin penting atau akar masalahnya adalah:
kondisi dimana rakyat yang memberikan respon, tanggapan, komentar, cacian, “harusnya”, dalam bentuk apapun atas keputusan yang diberikan pemerintah, membuktikan hilangnya sifat “sami’na wa ato’na, kami dengar dan kami taat” kepada pemerintah.
Ketaatan yang hilang bisa jadi dikarenakan: 1.) Hak-hak yang tidak dapat dipenuhi; 2.)Penegakan aturan yang belum mumpuni 3.) Belum diakuinya pemerintah sebagai solusi, pemecah masalah bagi rakyat; 4.) Masyarakat tidak punya patok nilai kebenaran sebagai koridor berpikir, yang ada parameter pembanding sederhana seperti ‘lapar-kenyang’, ‘nyaman-tidak’, hingga frame “ikut masyarakat banyak.”
Nah, kalau sudah begini, taat bukan harga yang bisa dipaksakan, sebelum ada rasa saling percaya. Pertanyaannya bukan bisakah. Tapi, maukah kita bangun rasa saling percaya itu?
Prihatin